Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal
Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal
Blog Article
Kontrak atas instrumen finansial mulai diperkenalkan pada tahun 1970an oleh sukses serta dengan cepat mengambil alih peran komoditi dalam perdagangan berjangka dalam artian volume dan akses pasar global.
“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasar berjangka (futures sector) merupakan bagian dari pasar derivatif yang digunakan oleh berbagai pihak untuk mengelola resiko. Di Indonesia pasar ini sudah lama dirasakan kebutuhannya, tetapi realisasinya sangat lambat. Berbagai kendala seperti sedikitnya yang berminat jadi promotor, kesan bahwa perdagangan berjangka sama dengan judi dan sebagainya, belum lagi masalah persaingan dan perselisihan antara pemerintah dengan pialang tidak resmi.
langsung ke BBJ, melainkan harus meminta jasa pialang berjangka. Untuk perdagangan forex yang menganut Hukum margin, pialang berjangka berhak menarik margin (uang jaminan) atas setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (purchase) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan reputasi bisnis yang baik. Pialang berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT).
Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya dengan penawaran investasi-investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa memiliki risiko. Perdagangan berjangka dapat memberikan keuntungan yang tinggi, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian yang tinggi (higher hazard high return).
Selain itu, untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka di Indonesia, setiap pihak wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bappebti.
“Entitas-entitas tersebut menggalang dana masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tentunya tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti,” jelasnya.
Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku,” lanjut Aldison tegas.
Industri ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat maupun kalangan usaha. Bagi masyarakat, industri ini bisa menjadi alternatif investasi, dan bagi kalangan usaha dalam memanfaatkan perdagangan berjangka komoditi untuk sarana hedging atau lindung nilai mendapatkan informasi lebih lanjut komoditas,” ungkap Nursalam.
Grup tersebut menawarkan produk kontrak berjangka dengan keuntungan di luar batas kewajaran dan meminta calon nasabah untuk mentransfer ke rekening atas nama pribadi.
anggota kliring harus memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan pialang non-anggota kliring. Perusahaan Pialang atau juga disebut Broker Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu Trader untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa. Yang dikerjakan Perusahaan Pialang ialah membeli dan menjual (menawarkan) efek di lantai bursa atas perintah atau permintaan (order) investor. Dengan demikian, Perusahaan Pialang hanya akan melakukan pembelian atau penjualan jika sudah mnendapat perintah dari Trader. Harga dan besarnya volume juga ditentukan oleh Investor.
Wisnu mengungkapkan, modus penipuan lainnya yang juga marak, yakni investasi forex dengan dalih penjualan robotic investing. Masyarakat dijanjikan keuntungan konsisten dan pembagian keuntungan dengan penjual robotic buying and selling.
Dengan demikian, sejak awal tahun Bappebti telah memblokir 168 area situs berdasarkan hasil pengawasan dan pengamatan, serta pengaduan masyarakat.
Aldison juga menegaskan bahwa setiap entitas yang melakukan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti. Jika tidak, Bappebti akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.